PPDI Pasundan Gelar SILATDA JABAR Tuntut 3 Perkara, Gubernur Jawab Begini!
Bandung, JAWA BARAT - PPDI Pasundan menggelar acara silahturahmi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil biasa disapa Kang Emil di Depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Senin 6/12.
 |
| PPDI Pasundan Gelar SILATDA JABAR Tuntut 3 Perkara, Senin 6/12 (ppdi) |
Silahturahmi tersebut bertajuk dengan istilah SILATDA JABAR yakni Silaturahmi Daerah PPDI dengan Gubernur Jawa Barat. Acara SILATDA JABAR tersebut dihadiri oleh seluruh perangkat desa dari penjuru tanah pasundan.
Aksi SILATDA JABAR yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) itu menuntut 3 perkara diantaranya adalah sebagai berikut
Pertama, terkait diterbitkannya NIPD atau nomor induk perangkat desa.
Kedua, terkait ditingkatkannya dana bantuan keuangan Provinsi untuk Aparatur Desa dan BPD
Ketiga, terkait adanya pemberhentian perangkat desa secara sepihak pasca Pilkades
Dalam sela-sela Acara SILATDA, Ketua PPDI Jawa Barat Rofik Himayana berharap agar tuntutan 3 perkara yang kami sampaikan ini agar dapat ditanggapi dan diterima dengan positif oleh Gubernur Jawa Barat.
Rofik himayana mengatakan bahwa PPDI selalu dan akan terus berjuang dengan banyaknya perangkat desa yang diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa terpilih pasca pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Ia menekankan agar hal ini jangan sampai terulang lagi atas tindakan sewenang-wenang ini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil biasa disapa Kang Emil menanggapi serius terhadap tuntutan 3 perkara PPDI dalam acara SILATDA JABAR ini.
Kang Emil mengatakan dirinya bersama jajarannya sudah berdiskusi terkait penerbitan NIPD dan telah membantu dan sedang melobi kepada Kementrian Dalam Negeri / Kemendagri, lanjut Kang Emil menurutnya ada kabar baik bahwa NIPD sedang dalam proses draft. Draft artinya sudah dibahas dan sudah babak final hanya tinggal ditandatangani saja.
Kemudian, Kang Emil menanggapi tuntutan PPDI yang kedua yakni terkait ditingkatkannya anggaran bantuan keuangan provinsi untuk aparatur desa dan BPD.
Ia mengatakan bahwa hanya Provinsi Jawa Barat di seluruh Indonesia yang memberikan dana bantuannya untuk Aparatur Desa dan juga BPD / Badan Permusyawaratan Desa.
‘TPAPD pun sudah saya naikkan dari tadinya bantuan sekitar Rp 15 juta sekarang naik menjadi Rp 22,5 juta’ ungkap Kang Emil.
Namun hal itu akan terjadi dengan seiringnya waktu apabila pandemi covid-19 telah beres, pasalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat hilangnya hingga Rp 5 Triliun karena pandemi ini sehingga pembangunan misalnya jembatan diberhentikan dan juga mengurangi bantuan sosial hibah bankeu.
‘makanya saya berharap tolong doakan semoga covid-19 beres dan saya juga titip agar vaksinasi nya ditingkatkan, dengan ekonomi normal lagi, pendapatan naik sehingga pendapatan provinsi pun naik dan bisa dikembalikan lagi ke desa semaksimal mungkin’ tambah Kang Emil.
Lebih lanjut, Kang Emil menanggapi tuntutan PPDI yang ketiga yakni terkait adanya pemberhentian perangkat desa secara sepihak pasca Pilkades dan rotasi mutasi tanpa prosedur, dirinya akan berkoordinasi dengan para Bupati untuk memaksimalkan peraturannya.
‘minggu depan saya kumpulkan Bupati, aturannya bagaimana karena tidak boleh ada kesewenang-wenangan di Desa tanpa prosedur yang adil’ ungkap kang Emil.
Diakhir pernyataannya Gubernur Jawa Barat disapa Kang Emil mengatakan dirinya akan memperjuangkan Aspirasi atau Tuntutan 3 perkara PPDI Jawa Barat, pertama terkait NIPD Insaalloh diperjuangkan, kedua terkait anggaran bantuan perangkat desa juga BPD keberpihakan akan naik dengan sendirinya seiring pendapatan naik, dan ketiga terkait praktek pelanggaran di desa akan segera diperbaiki aturan maennya.
Acara Silaturahmi Daerah atau SILATDA JABAR PPDI Jawa Barat ini turut dihadiri oleh ratusan perangkat desa dari seluruh tanah PASUNDAN yang tergabung dalam PPDI Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil dan acara tersebut berjalan aman, damai dan lancar.
Penulis - Iman/Jurnalis Desa