✓TERANYAR, Contoh SK Penetapan Petugas PPKD Tahun 2021, Format Ms Word
Mediabritarakyat - Contoh SK PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021 dalam Format MS Word.
Halo apa kabar sahabat perangkat desa di seluruh penjuru tanah air? Sudah pada ngopi belum? Ngopi dulu ngapa sana, biar pada seger..hehehe!
Baiklah kali ini kita akan mencoba membagi contoh SK PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021 tentunya dalam format Ms Word.
Untuk cara mengambilnya ada di artikel paling bawah tulisan warna merah.
Dasar Hukum SK PPKD di Desa
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapapatan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Daerah Kabupaten ………………….. Nomor ……. Tahun ………. tentang Perangkat Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ………………….. Tahun ………… Nomor ….., Tambahn Lembaran Daerah Kabupaten …………….… Nomor …..);
Peraturan Desa ................. Nomor ………….. Tahun ……….. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes );
Peraturan Desa ................. Nomor ………….. Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021;
 |
| Ilustrasi updesa |
Tugas dan Tanggung jawab Petugas PPKD
Sementara itu, untuk pengertian isi dari SK ini anda dapat melihat penjelasan tentang tugas dan fungsi petugas PPKD.
Selain itu, dengan adanya SK tersebut, dibarengi juga dengan honorariumnya sumber darimana dan berapa.
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan :
- Mentetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang milik kmpung;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Menetapkan PPKD
- Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- Menyetujui RAKD; dan
- Menyetujui SPP.
Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, mempunyai tugas :
- Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes;
- Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa;
- Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan Penjabaran APBDesa;
- Mengordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- Melakukan verifikasi terhadap RAKD; dan
- Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- Mendandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yng berada dalam bidang tugasnya;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tuasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
Kaur Keuangan mempunyai tugas :
- Menyusun RAKD; dan
- Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
Kaur dan Kasi mempunyai tugas : Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya :
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- Mendandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yng berada dalam bidang tugasnya;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tuasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
Kaur Keuangan mempunyai tugas :
RAKD; dan
Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
Demikian pembahasan tentang SK KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PPKD , semoga bermanfaat dan salam merdesa...!
