Widget HTML Atas

[CONTOH] INILAH Peraturan Desa (PERDES) Yang Harus Ada Di Desa 2021

Dalam sebuah pemerintahan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, Peratuan yang perlu dimiliki oleh Pemerintahan Desa baik berupa Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

Peraturan yang harus ada di sebuah desa

1. Perdes tentang RKPDes (Pasal 34 ayat 3 poin c).

Arti dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa yang diberikan mandat oleh Kepala Desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

Sehingga, setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) untuk setiap rencana kerja pemerintah desa tahun berikutnya.

[CONTOH] INILAH Peraturan Desa (PERDES) Yang Harus Ada Di Desa 2021
ilustrasi/desa logandeng


Contoh (RKPDesa) file Ms. Word harus meliputi diantaranya ;

  • Cover RKP Desa
  • Perdes RKP Desa 2020 
  • Draft RKP Desa 2020 
  • SK Tim Penyusun RKP Desa 
  • SK Tim Verifikasi RKP Desa
  • Berita Acara dan Daftar Hadir Penyusunan RKP Desa melalui Musdes 
  • Berita Acara dan Daftar Hadir Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa 2020 oleh Tim Penyusun RKP Desa 
  • Berita Acara dan Daftar Hadir Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbangdes 
  • Berita Acara, Notulen, Absensi, dan SK BPD tentang Perdes RKP Desa 2020 
  • Nota Kesepakatan Perdes RKP Desa 
  • Proposal Teknis Kegiatan  
  • Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa)  Tahun 20201

2. Perdes tentang APBDes yang disahkan selambat-lambatnya 31 Desember (Pasal 38 ayat 1 dan 2).

Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 atau sebelumnya, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Penetapan Peraturan Desa , dilakukan setelah Bupati/Wali Kota mengevaluasi dan menuangkan dalam surat keputusan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Jika sahabat desa membutuhkan contoh Perdes APBDes Tahun 2021 dan Perkades Penjabarannya dalam format Word silakan download dibawah ini.

3. Perdes tentang pembentukan dana cadangan bila ada (Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3; pasal 34 ayat 3 poin e)

4. Perdes tentang Penyertaan Modal jika tersedia (Pasal 34 ayat 3 poin f)

 contoh filenya ambil disini

5. Perdes tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Pasal 34 ayat 3 poin d)

  contoh filenya ambil disini

6. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes (Pasal 34, Pasal 38 ayat 3).

 contoh filenya ambil disini

7. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes (kondisional/situasional) (Pasal 41 ayat 1, 2 dan 3).

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam pasal 40 sampai dengan pasal 42 apabila dibaca dengan cerdas dalam fokus perubahan perdes apbdes, maka dapat disarikan sebagai berikut:

Bahwa perubahan APBDes itu dapat dilakukan apabila: terjadi penambahano dan/atau pengurangan pendapatan desa; penghematan belanja; pergeseran anggaran antar pos bidang; dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya; dengan tetap berpedoman pada RKPDes.

Bahwa Perubahan APBDes itu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bahwa kreteria keadaan luar biasa itu berdasarkan Peraturan Bupati / Walikota.(baca juga Pasal 23 Permendagri 20/2018).

Bahwa Perkades tentang Perubahan Penjabaran APBDes dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes ditetapkan, dengan catatan apabila: pergeseran anggaran antar pos bidang; keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya; dengan tetap berpedoman pada RKPDes.

Bahwa perubahan Perkades tentang Perubahan Penjabaran APBDes itu harus diberitahukan kepada BPD dan disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat sebagai laporan.

Bahwa perihal Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes diberlakukan secara mutatis mutandis. Artinya Penyusunan Perkades Penjabaran APBDes itu tidak harus sama persis dengan Penyusunan Perdes APBDes. Dapat dilakukan perubahan jika dipandang perlu oleh Kepala Desa.

Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan perdes APBDes apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

(1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 41

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 42

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

8. Perdes tentang perubahan APBDes (situasional) (mutatis mutandis – pasal 38)

9. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDes (situasional) (Mutatis mutandis – pasal 34)

10. Perkades tentang dasar pelaksanaan APBDes yang tak disepakati BPD (kondisonal/situasional) (Pasal 32 ayat 4 dan 5).

11. Keputusan Kepala Desa tentang pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD. (Pasal 7).

12. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tem Pengadaan Barang Dan Jasa (TPBJ) yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDes, beranggotakan unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan/atau masyarakat (Pasal 7 ayat 1 dan 2).

13. Berita Acara Musyawarah BPD (Pasal 34 ayat 3 poin g).

14. Perdes tentang Pertanggungjawaban realisasi APBDes (Pasal 70 ayat 1 – 3; Pasal 71 ayat 1).

 contoh filenya ambil disini