Donlod Buku 7 BUM Desa Spirit Usaha Kolektif Desa dari Kemendes PDTT
Buku 7 BUM Desa Spirit Usaha Kolektif Desa dari Kemendes PDTT. UU No. 6/20014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK, dimana Desa diposisi- kan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kon- tribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran den- gan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sis- tematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.
Selain itu dalam Buku 7 BUM Desa Spirit Usaha Kolektif Desa dari Kemendes PDTT Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan NAWACITA. Dalam konteks demikian, pendirian BUM Desa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut:
- BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.
Selama ini kita
mengenal konsep hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh
lokus Desa. Terbitnya UU Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif
dalam hidup bernegara
dan bermasyarakat, hingga tercipta
konsep Tradisi Berdesa
sebagai konsep hidup bermasyarakat dan
bernegara di ranah
Desa.1 Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:
- Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
- Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
- Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.
Di lain pihak terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai :
“Badan Usaha Milik Desa, selanjutya disebut BUM Desa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”
Tak hanya itu juga dalam Buku 7 BUM Desa Spirit Usaha Kolektif Desa dari Kemendes PDTT Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa. Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa dalam pendirian BUM Desa adalah:
- BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
- BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
- BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
- BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
- BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (government driven; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.
Konstitusionalitas Desa. Norma dasar dalam Pasal 18B
ayat (2)
UUD NRI 1945
mengharuskan negara melakukan rekognisi (pengakuan dan
penghormatan) terhadap kesatuan masyarakat
hukum adat (desa,
gampong, nagari, kampung, nagari dan
lain-lain) beserta hak-hak
tradisionalnya. Selengkapnya norma dasar Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945
menyatakan:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Norma dasar tersebut dioperasionalkan lebih lanjut dalam
Pasal 1 angka 1 UU Desa yang berbunyi:
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Frasa “kesatuan masyarakat hukum” telah menempatkan Desa
sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self
governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government):
Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan
berbasis masyarakat. Pemerintahan Desa berbeda dengan pemerintahan daerah,
dimana pemerintahan daerah tidak mengandung unsur masyarakat, melainkan
perangkat birokrasi.
Desa tidak identik dengan pemerintah Desa dan kepala Desa.
Desa mengandung pemerintahan (local self government) dan sekaligus mengandung
masyarakat (self governing community), sehingga membentuk kesatuan (entitas)
hukum.
Frasa “prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional” bermakna: keberadaan dan kewenangan Desa sudah ada sebelum adanya
negara, sebagai warisan masa lalu maupun berkembang dinamis karena prakarsa
masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat yang berprakarsa membentuk
keberadaan Desa dan kewenangan Desa, dimana keberadaan Desa dan kewenangan Desa
tersebut harus diakui dan dihormati oleh negara.
Frasa “diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia” berkaitan dengan Pasal 5 UU Desa bahwa Desa
berkedudukan di wilayah kabupaten/ kota. Hal ini sebangun dengan keberadaan
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, sehingga kabupaten/kota bukanlah bawahan
provinsi. Inti gagasannya adalah sebagai berikut:
Desa merupakan organisasi pemerintahan berbasis masyarakat
(self governing community dan local
self government) yang kedudukannya berada dalam wilayah kabupaten/kota,
akan tetapi tidak serta merta menjadi bawahan kabupaten/kota.
Desa lebih merupakan organisasi pemerintahan berbasis
masyarakat (self governing
community dan local self
government) yang keberadaannya berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat
sehari-hari.
“Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang kepada pemerintah Desa untuk memperoleh pelayanan dan penyelesaian masalah sosial selama 24 jam tanpa henti. Hal ini berbeda dengan pemerintah daerah yang melayani masyarakat dengan jam kerja tertentu. Oleh karena itu, Desa sebagai organisasi pemerintahan berbasis masyarakat (self governing community dan local self government), harus diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.”
Asas Rekognisi dan Subsidiaritas. Asas rekognisi dan
subsidiaritas ditetapkan sebagai asas pengaturan Desa dalam Pasal 3 UU Desa.
Naskah penjelasan UU Desa mendefinisikan
Asas
Rekognisi sebagai pengakuan terhadap hak asal usul, sedangkan (ii) Asas
Subsidiaritas sebagai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan
keputusan secara lokal untuk kepentingan Desa.
Asas Rekognisi berkaitan erat dengan definisi Desa dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa terutama tentang hak asal usul. Inti gagasan Asas Rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan hak asal usul Desa selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 19 huruf a UU Desa, “Kewenangan Desa meliputi: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul...”.
Asas Rekognisi terhadap Desa dalam UU Desa bersifat
kontekstual, konstitusional dan hasil dari negosiasi politik antara pemerintah,
DPR, DPD dan juga Desa. Pemaknaan terhadap Asas Rekognisi adalah sebagai
berikut:
- Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah.
- Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas yang sudah eksis sebelum NKRI diproklamasikan pada tahun 1945 dan sudah memiliki susunan asli maupun hak asal usul.
- Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan bagian dari keragaman Indonesia sehingga tidak dapat diseragamkan.
- Desa atau yang disebut dengan nama lain, dalam lintasan sejarah, Desa secara struktural menjadi arena eksploitasi terhadap tanah dan penduduk serta diperlakukan tidak adil mulai masa feodalisme, kolonial hingga otoritarianisme.
Konstitusi telah memberikan amanat kepada negara untuk
mengakui dan menghormati Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Sesuai amanat konsitusi [Pasal 18B ayat (2) UUD
NRI 1945], negara,
swasta (pelaku ekonomi)
dan pihak ketiga (LSM,
perguruan tinggi, lembaga
donor internasional dan sebagainya) harus
melakukan pengakuan dan penghormatan terhadap
eksistensi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.
Eksistensi Desa mencakup hak asal usul (bawaan maupun
prakarsa lokal yang berkembang) wilayah, pemerintahan, peraturan maupun pranata
lokal, lembaga-lembaga lokal, identitas budaya, kesatuan masyarakat, prakarsa
Desa maupun kekayaan Desa.
Konsep mengakui dan menghormati Desa berarti tindakan untuk
memanfaatkan, mendukung dan memperkuat institusi Desa yang sudah ada, dan
bukannya menonjolkan tindakan intervensi (campur tangan) dan tindakan memaksa
dan mematikan institusi Desa. Contoh tindakan yang bertentangan dengan Asas
Rekognisi (pengakuan dan penghormatan) adalah:
- Pemerintah maupun swasta menjalankan proyek pembangunan di Desa tanpa berdialog atau tanpa memperoleh persetujuan Desa;
- Pihak luar membentuk kelompok masyarakat Desa tanpa persetujuan Desa; dan lain sebagainya.
Rekognisi Desa dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati
identitas, adat istiadat, pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan
untuk keadilan kultural (cultural justice), yang disertai dengan Redistribusi
Ekonomi dalam bentuk alokasi dana untuk Desa dari APBN dan APBD.
Berkaitan dengan Asas Rekognisi, UU Desa mendefinisikan
Asas Subsidiaritas sebagai
penetapan kewenangan berskala
lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan desa. Inti
gagasan Asas Subsidiaritas selanjunya ditegaskan dalam Pasal 19 huruf b UU Desa,
“Kewenangan Desa meliputi: .(b) kewenangan lokal berskala Desa..”.
Pemaknaan dari Asas Subsidiaritas adalah sebagai berikut:
Penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang
kepentingan masyarakat setempat kepada Desa. Urusan lokal atau kepentingan
masyarakat setempat yang berskala lokal ditangani oleh Desa sebagai organisasi
lokal yang paling dekat dengan masyarakat.
Negara menetapkan kewenangan lokal berskala Desa menjadi
kewenangan Desa melalui UU Desa. Penetapan kewenangan lokal berskala Desa
berarti terdapat peraturan
perundang-undangan yang secara
langsung memberi batas-batas yang
jelas tentang kewenangan lokal berskala lokal, tanpa melalui mekanisme
delegasi maupun pelimpahan urusan/wewenang dari kabupaten/kota. Misalnya,
Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Pemerintah melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap Desa
dalam mengembangkan prakarsa untuk menyusun dan menetapkan kewenangan lokal
berskala Desa. Misalnya, Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan
Lokal Berskala Desa yang disusun dengan melibatkan prakarsa pemerintahan dan
masyarakat Desa. Didalamnya terdapat BUM Desa sebagai salah satu bentuk Daftar
Kewenangan Lokal Berskala Desa. Sumber Buku 7 : Badan Usaha Milik Desa: Spirit
Usaha Kolektif Desa.
Demikian pembahasan mengenai Buku 7 BUM Desa Spirit Usaha Kolektif Desa dari Kemendes PDTT semoga bermanfaat dan salam merdesa, sehat selalu!
