Free Download! Draft Perdes APBDes2022, TERBARU

Halo, selamat datang pembaca setia di MEDIABRITA pada postingan kali ini kami akan membahas mengenai Free Download! Draft Perdes APBDes2022, TERBARU

APBDes adalah merupakan sebagai perwujudan terhadap dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Arti APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah merupakan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan APBDes Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Perdes APBDes 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Latar Belakang APBDes

Sering kali kita bertanya kenapa harus ada APBDes yang melatar belakangi penetapan rancangan Perdes anggran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 adalah:

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peratturran Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peratturran Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabbupateen dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peratturran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peratturran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabbupateenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);

Peratturran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peratturran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peratturran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peratturran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peratturran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratturran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peratturran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peratturran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratturran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peratturran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratturran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peratturran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peratturran Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peratturran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peratturran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peratturran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peratturran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peratturran Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peratturran Daerah Kabbupateen Contoh Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2007 Nomor 05);

Peratturran Daerah Kabbupateen Contoh Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);

Peratturran Daerah Kabbupateen Contoh Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);

Peratturran Daerah Kabbupateen Contoh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2016 Nomor 01) ;

Peratturran Daerah Kabbupateen Contoh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2016 Nomor 02) sebagaimana diubah dengan Peratturran Daerah Kabbupateen Contoh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peratturran Daerah Kabbupateen Contoh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2019 Nomor 2);

Peratturran Daerah Kabbupateen Contoh Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2016 Nomor 09);

Peratturran Bupati Contoh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peratturran Pelaksanaan Peratturran Daerah Kabbupateen Contoh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembar Daerah Tahun 2017 Nomor 9);

Peratturran Bupati Contoh Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2017 Nomor 37);

Peratturran Bupati Contoh Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratturran Bupati Contoh Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2018 Nomor 73);

Peratturran Bupati Contoh Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peratturran Pelaksanaan Peratturran Daerah Kabbupateen Contoh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peratturran Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2019 Nomor 19);

Peratturran Bupati Contoh Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratturran Bupati Contoh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2020 Nomor 40);

Peratturran Bupati Contoh Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratturran Bupati Contoh Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2019 Nomor 41);

Peratturran Bupati Contoh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2019 Nomor 26);

Peratturran Bupati Contoh Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2020 Nomor 66);

Peratturran Bupati Contoh Nomor ...... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabbupateen Contoh Tahun 2020 Nomor ....);

Peratturran Desa .................. Nomor …… Tahun …… tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ……..-……..;

Peratturran Desa .................. Nomor …… Tahun …… Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;

Peratturran Desa .................. Nomor …… Tahun …… Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peratturran Desa .................. Nomor …… Tahun …… Tentang Pendapatan Asli Desa;

Peratturran Desa .................. Nomor …… Tahun …… Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

Peratturran Desa .................. Nomor …… Tahun …… Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Peratturran Desa ………….. (Lainnya…); dst… (yang relevan dan berlaku…)

Demikianlah pembahasan kali ini mengenai Free Download! Draft Perdes APBDes2022, TERBARU, semoga bermanfaat, jika sahabat anda semua sedang membutuhkan saat ini silahkan bisa anda download APBDes secara gratis dibawah ini.

Download Draft Perdes APBDes2022, TERBARU

Yang sering dikunjungi : aplikasi penghasil uang, aplikasi penghasil uang 2021, aplikasi penghasil dana, aplikasi penghasil gopay, penghasil uang membayar, penghasil uang terbukti membayar, penghasil uang tercepat membayar, aplikasi yang menghasilkan uang dengan cepat, aplikasi invite teman membayar, aplikasi penghasil uang dana terbaru, aplikasi rajakomen penghasil uang, Daftar Pinjaman Online Terpercaya, Pinjaman Online Terbaru.