18 Instruksi INMENDAGRI Nomor 13 tentang Perpanjangan PPKM Mikro, 15-28 Juni 2021
18 Instruksi INMENDAGRI Nomor 13 tentang Perpanjangan PPKM Mikro, 15-28 Juni 2021
 |
| 18 Instruksi INMENDAGRI Nomor 13 tentang Perpanjangan PPKM Mikro, 15-28 Juni 2021 |
Halo sahabat pembaca MEDIABRITA pada ulasan kali ini 18 Instruksi INMENDAGRI Nomor 13 tentang Perpanjangan PPKM Mikro, dan Posko COVID-19 Desa & Kelurahan.
Pemerintah melalui KEMENDAGRI memberlakukan kembali pelaksanaan Pemberlakukan PPKM Mikro. Seperti diketahu bahwa perpanjangannya hingga saat ini yang ke 10 kalinya.
Dalam 18 Instruksi INMENDAGRI Nomor 13 tentang Perpanjangan PPKM Mikr , bakal mulai diberlakukan dari tanggal 15 Juni sampai dengan 28 Juni 2021.
Pada Pelaksanaan PPKM Mikro Tahap 10 ini telah ditetapkan pada INMENDAGRI 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Posko COVID-19 Desa & Kelurahan.
18 Instruksi INMENDAGRI Nomor 13 tentang Perpanjangan PPKM Mikro merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
Nah pada era digital seperti sekarang ini, informasi dan penyampaiannya sangat cukup diterima oleh masyarakat baik melalui medsos ataupun melalui website resmi.
Seperti pada yang ditulis laman website Sekretariat Kabinet menurut Humas Kemenko Perekonomian dituliskan bahwa cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan dalam 18 Instruksi INMENDAGRI Nomor 13 tentang Perpanjangan PPKM Mikro ialah meliputi diantaranya :
provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi unsur tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional;
tingkat BOR untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen;
dan positivity rate di atas 5 persen.
Selain itu pada 18 Instruksi INMENDAGRI Nomor 13 tentang Perpanjangan PPKM Mikro digarisbawahi bahwa agar dalam mencegah banyaknya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka Gubernur dan Bupati/Wali Kota diminta untuk :
Mensosialisasikan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengintensifkan penegakan Prokes 5M yaitu:
menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas; Juga serta melakukan penguatan terhadap 3T yakni testing, tracing, dan treatment dengan menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina.
Kemudian, mengoptimalkan puskesmas dalam penanganan COVID-19, khususnya dalam menjalankan 3T.
Dalam upaya antisipasi potensi kerumunan yang mungkin ada selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mal), serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya pencegahan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum seperti di tempat wisata, di tempat taman dengan menerapkan kewajiban penerapan screening test antigen atau genose agar fasilitas berbayar atau lokasi wisata indoor;
Menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata outdoor; dan untuk daerah pada Zona Oranye dan Zona Merah, kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang, dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada pemda berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah.
Tak hanya itu juga, bersamaan dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi).
Berikut adalah contoh redaksi 18 Instruksi INMENDAGRI Nomor 13 tentang Perpanjangan PPKM Mikro tahap 10 ini ialah:
Untuk pelaksanaan kegiatan di Tempat Kerja/Perkantoran:
Menerapkannya work from home (WFH) sebesar 75% persen dan work from office (WFO) 25% persen untuk kabupaten/kota Zona Merah.
Menerapkannya WFH 50% persen dan WFO% 50 persen untuk kabupaten/kota Zona Oranye dan Kuning.
Dalam melaksanaan WFH dan WFO tersebut dilaksanakan dengan terapkan protokol kesehatan (prokes) dengan lebih ketat; pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
Melaksnakan kegiatan belajar mengajar (KBM):
Bagi kabupaten/kota yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye melaksanakan KBM sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan penerapan prokes secara lebih ketat;
Bagi kabupaten/kota yang berada dalam Zona Merah melaksanakan KBM secara daring (online); dan
Pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).
Kemudian di Sektor esensial seperti pada usaha yang bergerak di bidang kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri objek vital nasional/ tertentu, dan kebutuhan pokok masyarakat), tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan prokes secara lebih ketat.
Melaksanakan pengaturan pemberlakuan pembatasan pada:
Kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 50 persen dan untuk layanan makanan pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional restoran dengan penerapan prokes lebih ketat.
Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan prokes lebih ketat, disertai pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50 persen.
Kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan prokes lebih ketat.
Tempat Ibadah:
Bagi kabupaten/kota selain pada Zona Merah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan prokes lebih ketat; dan
Untuk kabupaten/kota pada Zona Merah dibatasi secara ketat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).
Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan, diizinkan dibuka maksimal 25 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.
Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.
Pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten/kota dapat disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah.
Sementara itu dalam [TERBARU] INMENDAGRI Nomor 13 tentang Perpanjangan PPKM Mikro, 15-28 Juni 2021 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Nah jika anda sebelum mengundduhnya dan ingin membaca dahulu redaksi atau kata-katanya adalah sebagai berikut, ini bukanlah format asli:
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:
Kepada:
Gubernur seluruh Indonesia; dan
Bupati/Wali kota,
Untuk:
KESATU: Gubernur dapat menetapkan dan mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro pada masing-masing Kabupaten/Kotanya diseluruh Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.
KEDUA: PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu) RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
membatasi secara ketat rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,
pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.
KETIGA: PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
KEEMPAT: Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT);
untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
KELIMA: Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPATadalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
pencegahan;
penanganan;
pembinaan; dan
pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
KEENAM: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
KETUJUH: Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
KEDELAPAN : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
KESEMBILAN: PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
tempat kerja/perkantoran:
untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50%(lima puluh persen);
untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFHsebesar 75%(tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain,
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar:
untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online); dan
pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
pengaturan pemberlakuan pembatasan pada:
kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, disertai pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen),
kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
tempat ibadah:
untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
untuk Kabupaten/Kota pada Zona Merah dibatasi secara ketat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah,
kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum oleh pemerintah daerah; dan
Pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i dapat disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah.
KESEPULUH : Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi unsur:
tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional;
tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruangisolasi di atas 70% (tujuh puluh persen); dan
positivity rate (proporsi tes positif) di atas 5% (lima persen).
KESEBELAS : Gubernur dalam menetapkan pemberlakuan pembatasan Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan mempertimbangkan salah satu atau lebih unsur dari 5 (lima) parameter yang tersebut pada Diktum KESEPULUH serta pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19.
KEDUA BELAS : Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
KETIGA BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
Gubernur dan Bupati/Wali kota:
untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
menggunakan masker;
mencuci tangan;
menjaga jarak;
menghindari kerumunan; dan
mengurangi mobilitas, serta melakukan penguatan terhadap 3T:
testing;
tracing; dan
treatment (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina);
mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, testing dan tracing;
agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
penerapan screening test antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor;
penerapan protokol kesehatan secara ketat padafasilitas umum/lokasi wisata outdoor; dan
untuk daerah pada Zona Oranye dan Zona Merah:
kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
bersama dengan Panglima Kodam selaku Penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi);
Bupati/Wali kota didukung Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) mengoordinasikan PPKM Mikro dalam Zona Merah;
dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/ Kabupaten Kota;
dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
Instansi pelaksana bidang Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI pada Hari Libur Tahun 2021;
seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus); dan
bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
KEEMPAT BELAS : Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan mengeluarkan kebijakan dalam memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus pada Hari Libur Tahun 2021 dapat menindaklanjutinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas COVID-19.
KELIMA BELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
KEENAM BELAS : Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 22 (dua puluh dua) minggu berturut-turut untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.
KETUJUH BELAS :
Kepada: Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
Pemberlakuan PPKM Mikro;
Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19,
Bupati/Wali kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.
KEDELAPAN BELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021 an pada saat Instruksi Menteri ini mulai berlaku, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Demikian 18 Instruksi INMENDAGRI Nomor 13 tentang Perpanjangan PPKM Mikro, dalam Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan optimalnya Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Semoga bermanfaat dan salam merdesa, bagi anda yang saaat ini sedang mencari dan membutuhkannya silahkan anda ambil dibawah ini.
