Widget HTML Atas

Free Download, Perdes Perubahan APBDes SDGs Desa 2022 Terlengkap!

Free Download, Perdes Perubahan APBDes SDGs Desa 2022 Terlengkap!

Perdes Perubahan APBDes SDGs Desa
Contoh Perdes Perubahan APBDes SDGs Desa

Halo sahabat pembaca mediabrita pada postingan kali ini kami akan membahas mengenai Free Download, Perdes Perubahan APBDes SDGs Desa 2022 yang lengkap dengan lampiran Perkades nya!

Perubahan APBDes SDGs Desa memangla menjadi prioritas di taun 2022, namun kita arus mengerti maksud dan tujuannya dari SDGS Desa.

Adapun Maksud dari pendataan SDGs Desa adala merupakan proses mengimplementtasikkan pembangunan desa dann pemberdayaaan masyaraakat berbasis data.

Untuk itu perlu adanya Perdes Perubahan APBDes SDGs Desa dan juga tidak lupa dengan Perkades Perubahan APBDes SDGs Desa yang terbaru pula, untuk itula kami menyediakannya untuk di download dalam format ms word dengan alasan supaya bisa di edit sesuai dengan desa dan peraturan lainnya yang relevan sesuai di daera masing-masing.

Sebelum itu, yuk mending langsung dibaca dulu referensinya mengenai Perdes Perubahan APBDes SDGs Desa.

Dasar pertimbangan

bahwa sehubungan terjadi perkembangan yng tidak sesuai dgn rencana anggaran yng telah ditetapkan dlm Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sbgmn dimaksud dlm huruf a, perlu menettapkan Peraturan Desa /Perdes tenttang Perubahan Anggaran Pendapataan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;

Landasan hukum

Isikan Nama Provinsi masing2 /UU Nomor 12 Tahun 1950 tentanggg Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dlm lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dgn Isikan Nama Provinsi masing2 /UU Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuuun 1965 Nomorrr 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Isikan Nama Provinsi masing2 /UU Nomor 28 Tahun 1999 tentanggg Penyelenggaraan Negara yng Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang/UU Nomor 25 Tahun 2000 tentanggg Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);

Isikan Nama Provinsi masing2 /UU Nomor 33 Tahun 2004 tentanggg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Isikan Nama Provinsi masing2 /UU Nomor 28 Tahun 2009 tentanggg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Isikan Nama Provinsi masing2 /UU Nomor 6 Tahun 2014 tentanggg Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

Isikan Nama Provinsi masing2 /UU Nomor 2 Tahun 2020 tentanggg Penetapan Peraturan Pemerintah /PPPengganti Isikan Nama Provinsi masing2 /UU Nomor 1 Tahun 2020 tentanggg Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dlm rangka Menghadapi Ancaman yng Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Isikan Nama Provinsi masing2 /UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah /PP Nomor 28 Tahun 1972 tentanggg Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);

Peraturan Pemerintah / PP Nomor 55 Tahun 2005 tentanggg Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah /PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentanggg Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah /PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentanggg Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah /PP Nomor 79 Tahun 2005 tentanggg Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah /PP Nomor 8 Tahun 2006 tentanggg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah /PP Nomor 43 Tahun 2014 tentanggg Peraturan Pelaksanaan Isikan Nama Provinsi masing2 /UU Nomor 6 Tahun 2014 tentanggg Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dgn Peraturan Pemerintah /PPNomor 11 Tahun 2019 tentanggg Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah /PP Nomor 43 Tahun 2014 tentanggg Peraturan Pelaksanaan Isikan Nama Provinsi masing2 /UU Nomor 6 Tahun 2014 tentanggg Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Pemeerintah /PP Nomor 60 Tahun 2014 tenttang Dana Desa yng bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaaimana telah diuubah beberapa kali terakhir dgn Peraturan Pemerintah /PPNomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah /PP Nomor 11 Tahun 2021 tentanggg Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

Peraturan Presiden / Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentanggg Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden / Perpres Nomor 85 Tahun 2020 tentanggg Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

Peraturan Menteri Dlm Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentanggg Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi/ Permendes PDTT Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentanggg Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Dlm Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentanggg Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dlm Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentanggg Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi/ Permendes PDTT Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentanggg Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi/ Permendes PDTT Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentanggg Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi/ Permendes PDTT Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentanggg Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentanggg Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentanggg Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dlm Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 9 Tahun 2006 tentanggg Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2007 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 12 Tahun 2006 tentanggg Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 17 Tahun 2006 tentanggg Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 8 Tahun 2015 tentanggg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2016 Nomor 01) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 9 Tahun 2015 tentanggg Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2016 Nomor 02) sebagaimana diubah dgn Peraturan Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 2 Tahun 2019 Tentanggg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 9 Tahun 2015 tentanggg Kepala Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 10 Tahun 2015 tentanggg Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2016 Nomor 09);

Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 9 Tahun 2017 tentanggg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 8 Tahun 2015 tentanggg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembar Daerah Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 35 Tahun 2017 tentanggg Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2017 Nomor 37);

Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 72 Tahun 2018 tentanggg Perubahan Atas Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 64 Tahun 2017 Tentanggg Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2018 Nomor 73);

Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 19 Tahun 2019 tentanggg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 9 Tahun 2015 tentanggg Kepala Desa sebagaimana telah diubah dgn Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 40 Tahun 2019 tentanggg Perubahan Atas Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 57 Tahun 2018 tentanggg Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2020 Nomor 40);

Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 41 Tahun 2019 tentanggg Perubahan Atas Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 63 Tahun 2018 tentanggg Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 25 Tahun 2020 tentanggg Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2019 Nomor 26);

Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 65 Tahun 2020 tentanggg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2020 Nomor 66);

Peraturan Bupati Isikan sesuai kabupaten masingmasing Nomor 2 Tahun 2021 tentanggg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah Kabupaten Isikan sesuai kabupaten masingmasing Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Desa /Perdes .................. Nomor …… Tahun …… tentanggg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ……..-……..;

Peraturan Desa /Perdes .................. Nomor …… Tahun …… Tentanggg Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;

Peraturan Desa /Perdes .................. Nomor …… Tahun …… Tentanggg Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Desa /Perdes .................. Nomor …… Tahun …… Tentanggg Pendapatan Asli Desa;

Peraturan Desa /Perdes .................. Nomor …… Tahun …… Tentanggg Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

Peraturan Desa /Perdes .................. Nomor …… Tahun …… Tentanggg Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Peraturan Desa /Perdes ………….. (Lainnya yng relevan…);

Demikianla pembaasan kali ini mengenai Perdes Perubahan APBDes SDGs Desa terlengkap yang bisa anda dapatkan di akir artikel dengan men download nya. Semoga bermanfaat dan salam merdesa!

AMBIL DISINI Perdes Perubahan APBDes SDGs Desa Terbaru

AMBIL DISINI Perkades Perubahan APBDes SDGs Desa Terlengkap

Yang sering dikunjungi : aplikasi penghasil uang, aplikasi penghasil uang 2021, aplikasi penghasil dana, aplikasi penghasil gopay, penghasil uang membayar, penghasil uang terbukti membayar, penghasil uang tercepat membayar, aplikasi yang menghasilkan uang dengan cepat, aplikasi invite teman membayar, aplikasi penghasil uang dana terbaru, aplikasi rajakomen penghasil uang, Daftar Pinjaman Online Terpercaya, Pinjaman Online Terbaru.